Anggaran dan KeuanganHighlights

Wabup Ahlan Djumadil Hadiri Paripurna Penetapan APBD 2026, Tekankan Transparansi dan Dampak Nyata bagi Masyarakat

Weda — Wakil Bupati Halmahera Tengah, Ahlan Djumadil, S.IP, menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan I Tahun 2025 yang membahas pandangan akhir fraksi-fraksi serta pengambilan keputusan terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026. Sidang paripurna tersebut digelar di Gedung DPRD Halmahera Tengah pada Kamis (27/11/2025) dan menjadi salah satu agenda penting menjelang penetapan arah pembangunan daerah tahun mendatang.

Kegiatan ini dihadiri unsur Forkopimda Halmahera Tengah, Ketua dan Anggota DPRD Halteng, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekda, pimpinan OPD, pejabat eselon III, serta seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Weda. Kehadiran lengkap unsur legislatif, eksekutif, perangkat daerah, dan pemerintah desa memperlihatkan kekompakan serta sinergi kuat dalam proses penyusunan dan penetapan APBD 2026.


Fraksi-Fraksi Tekankan Ketepatan Sasaran Program APBD 2026

Dalam pandangan akhirnya, seluruh fraksi DPRD Halmahera Tengah memberikan sejumlah catatan konstruktif terhadap substansi Ranperda APBD 2026. Fokus utama fraksi-fraksi tertuju pada ketepatan sasaran program, khususnya di sektor:

  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Pelayanan publik
  • Pemberdayaan ekonomi masyarakat
  • Perlindungan sosial bagi kelompok rentan

Fraksi-fraksi menegaskan bahwa manfaat pembangunan harus dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk wilayah pedesaan yang masih membutuhkan intervensi pembangunan lebih intensif.

Di samping itu, para fraksi juga menekankan pentingnya sinkronisasi program antara pemerintah daerah dan pemerintah desa. Hal ini untuk memastikan bahwa program pembangunan tidak tumpang tindih, lebih efektif, dan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan.

Setelah melalui proses pembahasan yang panjang dan akuntabel, seluruh fraksi akhirnya menerima dan menyetujui Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.


Wabup Ahlan Djumadil Apresiasi Penyusunan APBD 2026 yang Transparan

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ahlan Djumadil menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kolaborasi yang kuat dalam pembahasan APBD 2026. Ia menilai proses penyusunannya tahun ini berjalan lebih baik dibanding tahun sebelumnya, terutama karena dilakukan dengan:

  • Tepat waktu
  • Lebih transparan
  • Melalui evaluasi mendalam terhadap seluruh RKA OPD

Menurutnya, penyusunan yang transparan bukan hanya meningkatkan kualitas dokumen anggaran, tetapi sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara.


APBD 2026 Harus Berikan Dampak Nyata bagi Masyarakat

Wabup Ahlan menegaskan bahwa APBD 2026 tidak hanya menjadi dokumen anggaran tahunan, tetapi harus menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Halmahera Tengah. Ia menyoroti beberapa indikator penting yang harus menjadi perhatian:

  • Penurunan angka kemiskinan
  • Pengurangan tingkat pengangguran terbuka
  • Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

“Setiap anggaran yang dialokasikan pada masing-masing SKPD harus memberi nilai tambah bagi pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat,” tegasnya. Ia juga menekankan perlunya mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.


Ajak Perangkat Daerah Lebih Inovatif dan Akuntabel

Ahlan juga mengajak seluruh jajaran perangkat daerah untuk bekerja lebih:

  • Inovatif
  • Responsif
  • Akuntabel

Hal ini penting agar seluruh program pembangunan yang direncanakan untuk tahun 2026 berjalan efektif dan tepat sasaran. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif sebagai kunci terwujudnya kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik.


Penetapan APBD 2026 Perkuat Arah Pembangunan Daerah

Rapat Paripurna ditutup dengan penetapan Ranperda APBD 2026 sebagai Peraturan Daerah. Dengan demikian, APBD 2026 resmi menjadi dasar pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih terarah, terukur, dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Halmahera Tengah.

Selain apresiasi terhadap kerja DPRD, fraksi-fraksi juga mengapresiasi penyusunan RAPBD 2026 yang dinilai tepat waktu, transparan, dan melalui evaluasi rinci terhadap RKA OPD. Hal ini menjadi bukti nyata upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kredibilitas serta akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *