Ketua DPRD Halmahera Tengah Hadiri Rapat Koordinasi ADKASI dan KPPD 2026, Perkuat Sinergi Kepemimpinan Daerah
SIAR SETWAN DPRD – Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, Zulkifli Hi. Bayan, menghadiri dua agenda strategis tingkat nasional yang berlangsung pada pertengahan April 2026, yakni Rapat Koordinasi Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) serta Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) bagi Ketua DPRD se-Indonesia.
Kegiatan pertama berupa Rapat Koordinasi ADKASI dilaksanakan pada Selasa, 15 April 2026, bertempat di Hotel Redtop Jakarta. Forum ini dihadiri oleh para Ketua DPRD kabupaten dari seluruh Indonesia, dengan tujuan memperkuat koordinasi, komunikasi, dan sinergi antar lembaga legislatif daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Dalam kegiatan tersebut, dibahas berbagai isu strategis yang berkaitan dengan peran DPRD dalam pengawasan, penganggaran, serta fungsi legislasi di daerah. Selain itu, forum ADKASI juga menjadi wadah bertukar pikiran dan pengalaman antar pimpinan DPRD dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta mendorong percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Dalam kegiatan tersebut, dibahas berbagai isu strategis yang berkaitan dengan peran DPRD dalam pengawasan, penganggaran, serta fungsi legislasi di daerah. Selain itu, forum ADKASI juga menjadi wadah bertukar pikiran dan pengalaman antar pimpinan DPRD dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta mendorong percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Ketua DPRD Halmahera Tengah, Zulkifli Hi. Bayan, menyampaikan bahwa keikutsertaannya dalam rapat koordinasi ini merupakan bagian dari upaya untuk memperluas wawasan serta memperkuat jaringan kerja sama antar daerah.
“Melalui forum ADKASI, kita dapat saling berbagi pengalaman dan mencari solusi bersama atas berbagai persoalan yang dihadapi di daerah. Ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan DPRD,” ujar Ketua DPRD Halmahera Tengah.
Setelah mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi ADKASI, agenda dilanjutkan dengan keikutsertaan dalam Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Tahun 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 16 hingga 19 April 2026. Kegiatan ini berlangsung di Lembah Tidar Magelang, Jawa Tengah dan dilaksanakan secara tatap muka.
KPPD merupakan program strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan para Ketua DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam kegiatan ini, para peserta mendapatkan pembekalan terkait kepemimpinan, tata kelola pemerintahan, wawasan kebangsaan, serta strategi menghadapi dinamika pembangunan daerah di era modern. Pelaksanaan KPPD berlangsung dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Para peserta tidak hanya mengikuti sesi materi, tetapi juga terlibat dalam diskusi interaktif, studi kasus, serta kegiatan kebersamaan yang mempererat hubungan antar pimpinan DPRD dari berbagai daerah di Indonesia.
Menurut Zulkifli Hi. Bayan, kegiatan ini memberikan banyak manfaat, khususnya dalam meningkatkan pemahaman terkait peran strategis DPRD dalam pembangunan daerah.
“KPPD menjadi ruang pembelajaran yang sangat berharga. Selain menambah wawasan, kegiatan ini juga memperkuat kebersamaan dan komitmen kita sebagai pimpinan DPRD untuk terus bekerja secara profesional dan berintegritas dalam melayani masyarakat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa hasil dari kegiatan ini akan menjadi bekal penting dalam menjalankan tugas sebagai Ketua DPRD Halmahera Tengah, terutama dalam memperkuat fungsi pengawasan serta mendorong kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Keikutsertaan dalam dua agenda nasional ini menunjukkan komitmen DPRD Halmahera Tengah dalam meningkatkan kualitas kelembagaan serta memperkuat peran legislatif daerah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Dengan adanya forum koordinasi dan pembekalan seperti ini, diharapkan para pimpinan DPRD dapat terus berinovasi, menjalin sinergi yang kuat, serta menghadirkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kegiatan yang berlangsung sejak 15 hingga 19 April 2026 ini juga menjadi momentum penting dalam membangun komunikasi yang harmonis antar pimpinan DPRD se-Indonesia, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.