Komisi II DPRD Halmahera Tengah Lakukan Kunjungan Kerja ke Ternate dan Tidore, Bahas Kelangkaan BBM dan Status Aset Daerah
SIAR SETWAN DPRD, 12 APRIL 2026 – Komisi II DPRD Kabupaten Halmahera Tengah melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 08 hingga 12 April 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan fungsi pengawasan dan koordinasi kelembagaan, khususnya dalam menindaklanjuti isu strategis daerah yang berkaitan dengan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) serta kejelasan status kepemilikan aset milik pemerintah daerah.
Kunjungan kerja tersebut dipimpin oleh Koordinator Komisi II, Hi. Sakir Ahmad, S.Sos, bersama Ketua Komisi II Lukman Esa, S.IP, Wakil Ketua Nofiyanti Anwar, S.I.K, Sekretaris Ibrahim Layn, serta anggota Zulkifli Alting, Devi Dodi Diantoro, S.TP, dan Moh. Rohadi Do Iskandar. Turut mendampingi pula staf Sekretariat DPRD Halmahera Tengah yang berperan dalam mendukung kelancaran agenda kegiatan.
Agenda pertama dilaksanakan di PT. Pertamina (Persero) wilayah Ternate, dengan fokus pembahasan terkait kelangkaan BBM yang dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian masyarakat di Halmahera Tengah. Dalam pertemuan tersebut, suasana berlangsung dengan tertib, aman, dan penuh semangat dialog konstruktif antara kedua belah pihak. Komisi II DPRD Halmahera Tengah secara terbuka menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat, termasuk kendala distribusi dan dugaan ketidakseimbangan pasokan BBM di wilayah tertentu.
Pihak PT. Pertamina (Persero) memberikan respon yang positif dan terbuka terhadap berbagai masukan yang disampaikan. Dalam forum tersebut, perwakilan Pertamina menjelaskan mekanisme distribusi BBM, tantangan geografis wilayah, serta upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan untuk memastikan ketersediaan energi tetap terjaga. Diskusi berjalan interaktif, dengan adanya sesi tanya jawab yang memperlihatkan komitmen bersama dalam mencari solusi terbaik bagi masyarakat.
Ketua Komisi II, Lukman Esa, dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa kunjungan kerja ini bukan hanya sebagai bentuk pengawasan, tetapi juga sebagai sarana membangun sinergi antara pemerintah daerah dan pihak penyedia layanan publik. Ia berharap komunikasi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan demi mengatasi persoalan kelangkaan BBM secara berkelanjutan.
Selanjutnya, rombongan Komisi II melanjutkan agenda ke Bagian Aset Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Kunjungan ini difokuskan pada koordinasi dan konsultasi terkait status kepemilikan aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah yang berada di wilayah tersebut. Permasalahan aset menjadi isu penting mengingat perlunya kepastian hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah.
Dalam pertemuan tersebut, suasana rapat juga berlangsung kondusif dan penuh keterbukaan. Kedua belah pihak menunjukkan komitmen yang kuat untuk menyelesaikan persoalan aset secara profesional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak Bagian Aset Kota Tidore Kepulauan memberikan penjelasan rinci terkait data administrasi, dokumen kepemilikan, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk memastikan kejelasan status aset.
Wakil Ketua Komisi II, Nofiyanti Anwar, menyampaikan bahwa kejelasan status aset merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Ia mengapresiasi respon positif dari Pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang bersedia membuka ruang diskusi dan berbagi informasi secara transparan.
Selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung, terlihat adanya suasana kerja sama yang harmonis antara Komisi II DPRD Halmahera Tengah dengan kedua instansi yang dikunjungi. Tidak hanya sebagai forum penyampaian aspirasi, kunjungan ini juga menjadi wadah untuk memperkuat hubungan kelembagaan serta membangun kesepahaman bersama dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi.
Koordinator Komisi II, Hi. Sakir Ahmad, menutup rangkaian kunjungan dengan menyampaikan harapan agar hasil dari koordinasi dan konsultasi ini dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait. Ia menegaskan bahwa DPRD Halmahera Tengah akan terus mengawal setiap kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, khususnya dalam hal pelayanan publik dan pengelolaan aset daerah.
Dengan terlaksananya kunjungan kerja ini, diharapkan tercipta solusi konkret terhadap permasalahan kelangkaan BBM serta kejelasan status aset daerah, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Halmahera Tengah secara keseluruhan.