Komisi I DPRD Halmahera Tengah Lakukan Kunjungan Kerja, Soroti Pelaksanaan Ujian Nasional dan Kasus Keracunan Karyawan PT TMI
SIAR SETWAN DPRD-Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Tengah melaksanakan kunjungan kerja pada tanggal 05 hingga 09 Mei 2026 dengan agenda utama pemantauan pelaksanaan Ujian Nasional Sekolah Dasar serta rapat koordinasi terkait kasus keracunan karyawan di lingkungan PT Tempopers Mining Indonesia (TMI). Kegiatan ini berlangsung di dua lokasi, yakni SD Negeri 1 Banemo, Kecamatan Patani Barat, serta area operasional PT TMI di Sepo, Kecamatan Weda Utara.
Kunjungan kerja ini dipimpin oleh Koordinator Komisi I, Munadi Kilkoda, S.IP, bersama Ketua Komisi I Asrul Alting, SH, Sekretaris Komisi I Junaidy Alting, ST, serta anggota Komisi I lainnya yakni Hasmi Ridwan, ST, Sadri Kobul, dan Usman A. Tigedo, SE. Turut hadir pula dua orang staf DPRD, Kepala Sekolah dan Dewan Guru SD Negeri 1 Banemo, serta pihak manajemen PT Tempopers Mining Indonesia.
Pada kunjungan di SD Negeri 1 Banemo, rombongan Komisi I melakukan peninjauan langsung terhadap kesiapan pelaksanaan Ujian Nasional. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, diketahui bahwa pelaksanaan ujian nasional dijadwalkan berlangsung pada Senin, 11 Mei 2026, dan saat ini siswa tengah mengikuti ujian praktik sebagai bagian dari tahapan evaluasi pembelajaran.
Dalam dialog bersama pihak sekolah, terungkap sejumlah kendala yang dihadapi, di antaranya keterbatasan jaringan atau sinyal internet yang masih menjadi hambatan utama dalam mendukung proses pembelajaran berbasis digital. Meski demikian, dari sisi fasilitas, sekolah dinilai telah memiliki sarana yang cukup memadai untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.
Selain itu, pihak sekolah juga menyampaikan kebutuhan akan tambahan anggaran operasional guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Saat ini, terdapat dua tenaga guru honorer yang pembiayaannya masih ditanggung melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dengan sistem pembayaran honor yang dilakukan setiap semester. Sekolah juga telah menerapkan program pembelajaran khusus bagi siswa yang mengalami keterlambatan dalam mengikuti materi pelajaran sebagai bentuk komitmen terhadap pemerataan pendidikan.
Usai melakukan pemantauan di sektor pendidikan, rombongan Komisi I melanjutkan agenda ke PT Tempopers Mining Indonesia untuk menggelar rapat koordinasi terkait kasus keracunan yang menimpa puluhan karyawan perusahaan tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah korban keracunan awalnya mencapai 56 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 36 orang sempat dinyatakan pulih dan kembali beraktivitas.
Namun, dalam perkembangan selanjutnya, sebanyak 16 orang dari karyawan yang telah pulih tersebut kembali mengalami gejala diare dan harus dilarikan ke Puskesmas untuk mendapatkan penanganan medis. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran dan menjadi perhatian serius dari Komisi I DPRD Halmahera Tengah.
Dalam forum rapat koordinasi, Koordinator Komisi I Munadi Kilkoda, S.IP, secara tegas meminta pihak perusahaan untuk memberikan penjelasan secara rinci terkait penyebab terjadinya keracunan yang disebut telah terjadi lebih dari satu kali. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam menangani kasus tersebut.
“Perlu dijelaskan secara detail apa penyebab keracunan ini, apalagi ini sudah terjadi untuk kedua kalinya. Kami juga meminta adanya langkah konkret dari pihak perusahaan agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” tegasnya.
Sementara itu, pihak Dinas Kesehatan yang telah melakukan pemeriksaan menyampaikan bahwa hasil uji laboratorium untuk mengetahui penyebab pasti keracunan membutuhkan waktu sekitar 12 hingga 14 hari. Hal ini menjadi dasar bagi Komisi I untuk terus mendorong pengawasan dan memastikan adanya tindak lanjut yang serius dari semua pihak terkait.
Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD dalam memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik, baik di sektor pendidikan maupun di lingkungan perusahaan yang beroperasi di wilayah Halmahera Tengah. Komisi I menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat, termasuk keselamatan kerja dan kualitas pendidikan. Dengan adanya kunjungan ini, diharapkan seluruh pihak dapat segera mengambil langkah strategis dan solutif, baik dalam mengatasi kendala teknis di sekolah maupun dalam penanganan kasus keracunan di lingkungan perusahaan, sehingga tercipta kondisi yang aman, sehat, dan kondusif bagi masyarakat Halmahera Tengah.