Pansus Aset DPRD Halmahera Tengah Perkuat Inventarisasi Tanah dan Bangunan, Rapat Lanjutan Segera Digelar

WEDA, 2 April 2026 — Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Kabupaten Halmahera Tengah terus mengintensifkan langkah strategis dalam penataan dan pengelolaan aset daerah. Setelah melakukan peninjauan lapangan serta koordinasi awal dengan sejumlah pihak terkait, Pansus kini menyiapkan agenda rapat lanjutan guna mengevaluasi perkembangan inventarisasi aset berupa tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah.

Rapat internal yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Halmahera Tengah pada Kamis (02/04/2026) dihadiri oleh Ketua dan seluruh anggota Pansus. Pertemuan tersebut difokuskan pada penyusunan jadwal rapat lanjutan sekaligus pemetaan isu-isu krusial yang ditemukan selama proses pendataan di lapangan.

Ketua Pansus Aset menegaskan bahwa tahapan berikutnya akan diarahkan pada sinkronisasi antara data faktual hasil inventarisasi dengan dokumen administratif yang dimiliki oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini dinilai penting untuk memastikan akurasi data sekaligus memperkuat aspek legalitas aset daerah.

Dalam rapat lanjutan yang akan digelar, terdapat beberapa agenda prioritas yang menjadi perhatian utama. Pertama, validasi status sertifikasi aset guna memastikan kepemilikan lahan oleh pemerintah daerah memiliki kepastian hukum. Kedua, optimalisasi pemanfaatan aset, khususnya bangunan yang belum dimanfaatkan secara maksimal agar dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketiga, penanganan persoalan sengketa lahan yang masih terjadi akibat tumpang tindih klaim dengan pihak lain.

Untuk mendukung efektivitas pembahasan, Pansus berencana melibatkan sejumlah OPD mitra kerja, antara lain Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta instansi pertanahan. Keterlibatan berbagai pihak ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif terkait kondisi aset daerah sekaligus mengidentifikasi kendala teknis yang dihadapi.

Melalui langkah-langkah tersebut, DPRD Halmahera Tengah berkomitmen mendorong tata kelola aset daerah yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel, sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.