Jelang Pilkades Serentak 9 Mei, Komisi I DPRD Halmahera Tengah Gelar Rapat Koordinasi Final dengan Dinas PMD
SIAR SETWAN DPRD- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah melalui Komisi I menggelar Rapat Kerja (Rapat Koordinasi Final) Masa Sidang III pada Selasa, 05 Mei 2026, bertempat di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah. Rapat kerja ini dilaksanakan dalam rangka membahas kesiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 09 Mei 2026.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Koordinator Komisi I, Munadi Kilkoda, S.IP, didampingi Ketua Komisi I, Asrul Alting, SH, serta dihadiri oleh sejumlah anggota Komisi I, antara lain Hasmi Ridwan, ST, Sadri Kobul, dan Usman A. Tigedo, SE. Selain itu, turut hadir Sekretaris Komisi III Kabir Kahar, S.Ag, dan anggota Komisi III Rusdi A. Taher, sebagai bentuk sinergi lintas komisi dalam mengawal agenda strategis daerah.
Dari unsur eksekutif, rapat kerja ini juga menghadirkan perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Halmahera Tengah, yakni Kepala Dinas PMD Mustami Jamal dan Sekretaris PMD Muawiyyah Hi. Gadjal, S.Pd. Kehadiran pihak PMD menjadi bagian penting dalam memberikan penjelasan teknis serta memastikan kesiapan pelaksanaan Pilkades secara menyeluruh.
Dalam pembukaan rapat, Koordinator Komisi I Munadi Kilkoda menegaskan bahwa rapat kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah, khususnya dalam memastikan tahapan Pilkades berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara legislatif dan eksekutif agar pelaksanaan Pilkades dapat berlangsung aman, tertib, dan demokratis.
“Pilkades merupakan bagian penting dalam sistem pemerintahan desa. Oleh karena itu, seluruh tahapan harus dipersiapkan dengan matang, baik dari sisi administrasi, teknis pelaksanaan, maupun pengamanan,” ujar Munadi dalam arahannya.
Sementara itu, Ketua Komisi I Asrul Alting, SH, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa setiap proses demokrasi di tingkat desa berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Ia juga menyoroti pentingnya sosialisasi kepada masyarakat terkait mekanisme dan aturan Pilkades.

Dalam sesi dialog, Kepala Dinas PMD Mustami Jamal memaparkan sejumlah tahapan yang telah dilaksanakan serta kesiapan menjelang hari pemungutan suara. Ia menyampaikan bahwa secara umum, persiapan Pilkades telah mencapai tahap akhir, termasuk pembentukan panitia di tingkat desa, penetapan daftar pemilih, serta distribusi logistik yang sedang dalam proses.
“Kami memastikan bahwa seluruh tahapan telah berjalan sesuai jadwal. Saat ini kami fokus pada finalisasi distribusi logistik dan koordinasi dengan aparat keamanan guna menjamin kelancaran pelaksanaan Pilkades,” jelas Mustami.
Selain itu, Sekretaris PMD Muawiyyah Hi. Dadjal, S.Pd, turut menambahkan bahwa pihaknya juga telah melakukan pembinaan kepada panitia Pilkades di desa-desa agar memahami tugas dan tanggung jawab mereka secara optimal. Ia berharap seluruh pihak dapat bekerja sama demi suksesnya pesta demokrasi di tingkat desa tersebut.
Dalam rapat tersebut, anggota DPRD juga memberikan sejumlah masukan dan pertanyaan terkait potensi kendala yang mungkin dihadapi, seperti konflik antar pendukung calon, netralitas panitia, serta kesiapan pengamanan. Diskusi berlangsung dinamis dengan tujuan mencari solusi terbaik agar pelaksanaan Pilkades berjalan lancar tanpa hambatan berarti.
Menutup rapat, Komisi I DPRD Halmahera Tengah menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan hingga seluruh tahapan Pilkades selesai dilaksanakan. DPRD juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menjaga kondusivitas serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dalam proses pemilihan kepala desa. Rapat kerja ini menjadi wujud nyata sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam memastikan pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya dalam momentum penting seperti Pemilihan Kepala Desa.
